Jakarta, (28/4) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) mengajukan delapan desa binaan tematik kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, dalam audiensi bersama Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, yang berlangsung di kantor Kementerian Desa di Jakarta, Senin (27/4).
Dody menjelaskan bahwa pengajuan delapan desa binaan tematik ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri Desa saat menghadiri kegiatan silaturahmi Syawal LDII di Banten beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep dan lokasi desa yang akan dikembangkan.
“Pada kesempatan ini, kami mengusulkan delapan desa binaan tematik sebagaimana yang diminta sebelumnya,” ujar Dody.
Ia mengungkapkan, desa-desa tersebut tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Menurutnya, LDII tidak hanya mengusulkan secara administratif, tetapi juga telah melakukan pemetaan potensi di masing-masing wilayah.
Dody menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan pengurus daerah dan pemerintah desa guna memastikan kesiapan implementasi program. “Kami sudah berkoordinasi dengan DPD dan kepala desa untuk memetakan potensi serta penggerak di tiap wilayah,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif LDII. Ia menilai organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun desa, khususnya dalam sektor ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga bela negara.
“Saya sudah meminta agar LDII segera menyusun peta jalan desa binaan yang nantinya akan dikelola bersama oleh Kemendes dan LDII,” kata Yandri.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah dan LDII, sebagai upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa.
Menurut Yandri, komitmen LDII tidak hanya terlihat dalam konsep, tetapi juga aksi nyata di lapangan. “Kami melihat langsung kontribusi LDII, baik dalam ketahanan pangan, pengembangan SDM, hingga program lainnya,” ungkapnya.
Selain membahas pengembangan desa tematik, pertemuan tersebut turut menyoroti persoalan akses komunikasi di wilayah pedesaan. Yandri mengungkapkan bahwa masih terdapat ribuan desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Ia menyebutkan, sekitar 3.000 desa masih berada dalam kondisi blank spot, yang menjadi tantangan serius dalam percepatan pembangunan desa. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar desa-desa tersebut bisa lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
