Banda Aceh – Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara MPR RI dan DPP LDII yang ditandatangani pada September lalu, DPP LDII menyelenggarakan Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) Seri I bekerja sama dengan MPR RI. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu, 23 November, bertempat di Gedung DPP LDII, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, yang hadir mewakili Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menyampaikan, program SVK yang diinisiasi DPP LDII sangat relevan dalam membangun semangat kebangsaan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini penting, mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan kondisi geografis.
Menurut Singgih, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, serta penghargaan terhadap keberagaman.
“Era digital membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai kebangsaan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan teknologi digital juga membuka peluang masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme dan liberalisme, “Bahaya radikalisme dan liberalisme yang dapat menyusup melalui perangkat digital tanpa kontrol yang memadai,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya literasi wawasan kebangsaan sebagai solusi untuk menangkal ideologi-ideologi yang berpotensi merusak generasi muda dan lingkungan keluarga, “Kesadaran akan pentingnya mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila dan jati diri bangsa merupakan langkah awal yang harus dilakukan,” lanjutnya.
Singgih memberikan apresiasi atas pelaksanaan SVK oleh DPP LDII. Ia berharap program ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta menginspirasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, menyoroti tantangan besar yang dihadapi nasionalisme Indonesia sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini.
“Proses globalisasi dan ekspansi neoliberalisme, atau yang dikenal sebagai pasar bebas, telah melemahkan kekuatan negara-bangsa,” ujarnya. Menurutnya, negara yang kuat diperlukan untuk melindungi rakyatnya dan menjaga stabilitas nasional.
Ia juga menyebutkan dinamika internal bangsa, seperti ketimpangan kesejahteraan dan keadilan, dapat memicu potensi konflik etnik dalam masyarakat yang majemuk.
KH. Chriswanto menegaskan pentingnya program seperti SVK sebagai bentuk tanggung jawab LDII untuk membantu pemerintah dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat wawasan kebangsaan. Ia optimistis bahwa melalui kegiatan ini, warga LDII dapat menjadi pelopor dalam mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat.
Senada dengan KH. Chriswanto, Ketua DPP LDII, Singgih Tri Sulistiyono, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai kunci menjaga persatuan bangsa.
“Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat karena menjadi fondasi persatuan dan warisan luhur para pendiri bangsa,” katanya.
Singgih juga mendorong agar program SVK melibatkan tidak hanya pengurus LDII tetapi juga warga LDII secara luas. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan hingga ke masyarakat luas.
Singgih juga menilai pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, “Kerja sama kelembagaan, menurutnya, sangat strategis untuk membumikan nilai-nilai tersebut sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelasnya.
Kegiatan SVK Seri I ini dipusatkan di studio utama Kantor DPP LDII dan dihadiri oleh pengurus DPD dan PC LDII dari wilayah Jabodetabek. Selain itu, kegiatan ini juga disiarkan melalui 500 studio mini di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini meliputi Prof. Yudi Latif, seorang akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia; Prof. Irianto Widiauseno, Guru Besar Universitas Diponegoro; Prof. Harry Truman Simanjuntak; Ketua PWNU DKI Jakarta, Syamsul Maarif; serta perwakilan dari Kejaksaan Agung. Kehadiran para pakar dan tokoh ini diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memberikan wawasan komprehensif mengenai empat pilar kebangsaan.
