Banda Aceh – Potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan jika semua pihak yang terlibat—termasuk kontestan, pendukung, pemilih, penyelenggara, dan aparat keamanan—menyadari esensi demokrasi. Esensi ini menitikberatkan pada upaya memilih kepala daerah yang terbaik berdasarkan suara mayoritas secara tertib dan aman, demi kepentingan masyarakat luas.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kompetisi politik yang sehat, sikap lapang dada dalam menerima hasil, serta kedewasaan dalam berpolitik. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, dalam pernyataannya pada Senin (18/11), menekankan Pilkada harus dimaknai sebagai momentum penting untuk mewujudkan pembangunan daerah, bukan ajang persaingan yang memecah belah.
“Sebagai pesta demokrasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, sering kali dipengaruhi oleh faktor primordialisme. Hal ini melibatkan perasaan kesukuan, tradisi, dan agama yang kuat, yang kerap menjadi dasar pertimbangan pemilih. Dalam situasi seperti ini, kedewasaan politik menjadi sangat penting agar kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tidak mendominasi proses demokrasi,” katanya.
KH Chriswanto juga mengingatkan penggunaan politik identitas harus dihindari. Menurutnya, politik identitas, terutama di era media sosial, dapat mempercepat penyebaran narasi negatif yang berpotensi memperbesar konflik dan intoleransi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tindakan seperti itu dapat dengan mudah memecah belah harmoni sosial.
“Keberagaman yang dimiliki Indonesia, termasuk perbedaan adat istiadat meski dalam satu suku, adalah berkah sekaligus tantangan. Jika tidak dijaga dengan baik, keberagaman ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak persatuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, KH Chriswanto mengimbau agar ormas-ormas keagamaan bersikap netral aktif, yang berarti tidak memihak salah satu calon tetapi tetap mendorong warganya untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana.
“Sikap keberpihakan ormas keagamaan dapat berdampak negatif. Jika suatu ormas secara terbuka mendukung salah satu calon, warganya dapat menjadi sasaran ketidakpuasan jika calon tersebut tidak terpilih. Oleh karena itu, pentingnya menjaga netralitas demi menciptakan suasana yang kondusif selama dan setelah Pilkada,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pilkada memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, KH Chriswanto mendorong warga LDII untuk menyalurkan hak pilihnya dengan bijak, sembari ikut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang tertib, aman, dan lancar.
“LDII memegang prinsip netral aktif sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah dinamika politik yang semakin memanas. LDII berharap agar Pilkada serentak di seluruh Indonesia dapat berlangsung damai dan sukses,” tambahnya.
Netralitas yang dimaksud adalah tidak memihak pada calon kepala daerah atau partai politik tertentu. Warga LDII diharapkan berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Selain itu, warga LDII dilarang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu, demi menjaga integritas organisasi sebagai elemen bangsa yang bertanggung jawab atas stabilitas demokrasi,” tutupnya.
