Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama dalam program “Sekolah Virtual Kebangsaan.” Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, di Gedung Nusantara IV, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).
MoU tersebut ditandatangani dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, yang mengusung tema “Perkuat Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2024.” Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyambut baik kesepahaman ini sebagai langkah strategis dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh penjuru masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Para ulama memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat, bahkan melebihi politisi. Oleh karena itu, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta ormas seperti LDII, adalah langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo juga menyoroti ancaman dari perkembangan teknologi, media sosial, dan ideologi asing yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan dan moral generasi muda. Ia menekankan perlunya melindungi bangsa dari pengaruh ideologi ekstremis dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berpijak pada falsafah bangsanya sendiri,” ujarnya, mengingatkan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menekankan bahwa pemahaman dan penerapan Pancasila yang benar adalah kunci untuk menjaga integritas negara. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan Pancasila dapat menimbulkan bahaya bagi bangsa, menjadikannya rentan terhadap pengaruh ekstremisme.
Chriswanto juga menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak dan literasi digital untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Pancasila. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini, untuk mencegah potensi konflik dan memperkuat persatuan bangsa. “Pendidikan karakter ini termasuk mengajarkan rasa saling menghargai dan kerukunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chriswanto menjelaskan bahwa fokus awal dari program Sekolah Virtual Kebangsaan adalah pada pelatihan pendidik. “Untuk menanggulangi ekstremisme, kami akan menanamkan 29 karakter yang mencakup pengetahuan kebangsaan kepada para pendidik di lingkungan LDII,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII, Singgih Tri Sulistiyono, menyatakan kesiapan LDII untuk bekerja sama dengan MPR RI dalam melaksanakan Sekolah Virtual Kebangsaan. Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan dengan materi yang disesuaikan dengan tantangan masa kini dan masa depan. Program ini juga mencakup pelatihan bagi para pemimpin, tokoh LDII, dai-daiyah, dan pimpinan pondok pesantren.
Ia berharap sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan terus dilaksanakan untuk membangun identitas bangsa dan mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Kunci utama keberhasilan kita, baik dalam melawan penjajahan maupun dalam mewujudkan pembangunan nasional, adalah persatuan, kesatuan, gotong royong, kerukunan, toleransi, dan kekompakan. Inilah yang menjadi dasar kerja sama kami dengan MPR RI, agar Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya.
