Jakarta (23/11) – Kualitas demokrasi di Indonesia perlu terus diperbaiki untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto, menekankan pentingnya kebajikan dan kebijaksanaan dalam menjalankan demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024.
Dalam pandangannya, demokrasi merupakan perjalanan pemikiran yang telah berlangsung selama 2.000 tahun, dengan pertarungan antara ide sosialisme dan liberalisme. Chriswanto menyoroti risiko ketidakteraturan akibat kombinasi kebebasan dan ambisi pribadi. Oleh karena itu, demokrasi perlu didasarkan pada hukum agar kebebasan individu tidak menghambat masyarakat.
Meskipun telah ada perbaikan sejak era Reformasi, tantangan muncul karena kualitas demokrasi belum meningkat secara substansial. Proses demokrasi belum sepenuhnya mencerminkan keterwakilan, mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.
KH Chriswanto mengidentifikasi biaya politik tinggi sebagai penyebab politik uang yang masih merajalela. Politik uang dianggap sebagai penyebab demokrasi Indonesia yang hanya berfokus pada prosedur tanpa memberikan substansi. Ini menciptakan pilihan terpilih yang lebih mementingkan kepentingan pemodal daripada kesejahteraan rakyat.
Untuk mengatasi hal ini, Chriswanto mengingatkan para elit politik agar tidak mengandalkan uang untuk merebut hati rakyat. Sebaliknya, mereka seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus mementingkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam menghadapi Pemilu, Chriswanto berharap agar elite politik tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Persatuan dan kesatuan, yang merupakan harapan umat Islam, harus dijaga dengan tidak memecah belah bangsa. Di tengah kebebasan demokrasi, para elit politik diingatkan untuk memegang teguh kebajikan dan kebijaksanaan, sehingga demokrasi tetap memberikan kebebasan individu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
