Ketum DPP LDII Ajak Jaga Demokrasi untuk Lahirkan Kepemimpinan Nasional Berorientasi pada Kemakmuran dan Kemajuan Bangsa

Jakarta (8/5). Dalam momentum Pemilu, dukungan terhadap tiga calon presiden semakin kuat dan kini mereka fokus mencari pasangan yang tepat. Menanggapi situasi politik ini, KH Chriswanto berharap agar agenda pesta demokrasi berjalan dengan lancar sehingga Pemilu dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

“Pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai jadwal merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan kehadiran tiga calon presiden yang hampir pasti akan bertanding, menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan isu-isu politik seperti perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu.” ungkap Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.

KH Chriswanto, Ketua Umum DPP LDII, menegaskan bahwa sebagai organisasi keagamaan, pihaknya memandang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai agenda strategis untuk menjalankan program kerja.

“Pemenang Pemilu memegang otoritas, sedangkan ormas memiliki kapasitas untuk menjalankan program kerja sebagai perwujudan aspirasi anggotanya. Tanpa bermitra dengan pemegang otoritas, kontribusi ormas untuk pembangunan mungkin tidak akan terlaksana,” tutur KH Chriswanto.

Menurut KH Chriswanto, sebagai mantan politisi Golkar Jawa Timur dan Ketua Umum DPP LDII, menjaga agenda demokrasi sama halnya dengan mengupayakan lahirnya kepemimpinan nasional yang berorientasi pada kemakmuran dan kemajuan bangsa.
“kepemimpinan nasional yang diidamkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang berkomitmen pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta terus melanjutkan semua hal yang baik dari kepemimpinan terdahulu,” paparnya.

KH Chriswanto juga berpendapat bahwa program-program yang tidak berjalan dengan baik atau merugikan negara pada masa kepemimpinan sebelumnya dapat diperbaiki. Dengan cara ini, kepemimpinan dan pembangunan nasional dapat terus berjalan menuju cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

“Demokrasi adalah jalan terbaik untuk memilih pemimpin nasional yang berkualitas. Kita tidak boleh kembali ke masa feodal di mana calon pemimpin memohon restu kepada penguasa untuk mendapatkan jabatan. Ini sangat berisiko dan dapat menciptakan politik transaksional di antara elit politik,” ujar KH Chriswanto dengan tegas.

Saat ditanya mengenai siapa pemimpin nasional yang dapat mewakili harapan masyarakat, KH Chriswanto menyatakan bahwa calon presiden yang diharapkan tidak hanya memiliki popularitas tinggi, tetapi juga elektabilitas yang tinggi karena kinerjanya.

“Elit politik mungkin saja sangat populer, tetapi tidak sejalan dengan kinerjanya. Terlebih lagi, di era digital seperti sekarang, popularitas bisa dengan mudah diciptakan,” jelasnya.

Menurut KH Chriswanto, seorang pemimpin yang baik haruslah jujur dan konsisten dalam pikiran serta ucapannya, serta memiliki integritas yang tinggi, “Pemimpin yang berintegritas tinggi akan menjalankan program kerjanya sebagai amanah dari rakyat. Oleh karena itu, integritas adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Kepemimpinan yang akan lahir pada tahun 2024 nantinya, akan menghadapi tantangan nasional dan global yang sangat tinggi, “Ada tantangan besar seperti perang dagang dan perubahan iklim yang harus dihadapi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan strategis seperti elemen tanah jarang, energi, air, dan pangan, sehingga diperlukan kepemimpinan yang mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa,” tutur KH Chriswanto.

Tanpa kepemimpinan nasional yang kuat, negara ini akan berisiko kehilangan kekayaannya tanpa terjadi peningkatan kemakmuran bagi bangsa Indonesia sebagai pemiliknya. Selain itu, pemimpin masa depan harus semakin kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan globalisasi.

“Munculnya doktrin utang yang menggambarkan utang sebagai hal yang baik untuk pembangunan perlu dipertimbangkan ulang. Amerika Serikat, yang menganut doktrin utang dalam pembangunan, mengalami kebangkrutan dan ekonominya mengalami penurunan. Kemiskinan meningkat, dan jurang kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar,” tutup KH Chriswanto.

+6